Anggota DPD tampung aduan warga rusun di Jakarta terkait tarif air PAM

Suasana pertemuan perwakilan warga pemilik rusun di DKI Jakarta dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Achmad Azran di Kalibata City, Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2025). ANTARA/HO-P3RSI

Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Achmad Azran menampung aduan warga rumah susun (rusun) di Jakarta terkait tarif progresif air minum Perumda PAM Jaya.

Saat menemui perwakilan warga rusun di Rusun Kalibata City, Jakarta Selatan, Kamis, Azran berjanji akan mengundang Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar menyesuaikan tarif air minum PAM Jaya bagi warga rusun khususnya rumah susun sederhana milik (Rusunami).

"Kehadiran saya untuk menampung semua aspirasi warga untuk kemudian saya kumpulkan data-data bersama pengurus Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI), baru segera kita undang Gubernur DKI Jakarta dan Direktur Utama PAM Jaya di dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)," katanya.

Warga merasa keberatan karena tarif yang dikenakan PAM Jaya karena selama ini disetarakan dengan tarif pelanggan gedung komersial seperti mal, pusat perbelanjaan, perkantoran, bahkan industri besar.

Baca juga: Tarif air bersih PAM Jaya 2025 setelah adanya kenaikan

Berbagai upaya telah dilakukan oleh warga rusun yang tergabung dalam P3RSI, mulai dari pengiriman surat protes hingga aksi unjuk rasa. Namun, hingga kini, tuntutan tersebut belum mendapat tanggapan dari pihak PAM Jaya maupun Gubernur DKI Jakarta.

Hadir dalam pertemuan di Kalibata City, 36 perwakilan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) dari berbagai wilayah Jakarta. Ikut hadir Sekretaris Umum DPP P3RSI, Nyoman Sumayasa dan Ketua PPPSRS Kalibata City, Musdalifah Pangka, selaku tuan rumah.

Dalam pertemuan tersebut, Azran menyatakan komitmennya untuk membantu warga mencari solusi terbaik.

Dia menilai penggolongan rumah susun sebagai pelanggan kelompok III, setara dengan pusat bisnis dan industri. Hal itu tidak adil mengingat fungsi utama rumah susun adalah sebagai hunian.

Baca juga: Legislator sebut kenaikan tarif PAM Jaya masih logis

"Saya tidak tahu bagaimana penilaian PAM Jaya sehingga rumah susun bisa dimasukkan ke dalam kelompok III. Ini hunian, bukan industri," katanya menegaskan.

Sebagai putra asli Betawi, Azran berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Ia meyakini Gubernur Pramono tidak berniat menyusahkan warganya.

Ketua PPPSRS Kalibata City, Musdalifah Pangka mengapresiasi respons anggota DPD RI terhadap keresahan warga rusun.

Baca juga: Kerja sama penagihan air ke unit hunian apartemen bentuk keberpihakan

"Kami sangat senang sudah peduli kepada kami. Mengingat selama ini untuk sekadar bertemu gubernur saja, kami kesulitan," katanya.

Musdalifah menyebut bahwa para penghuni rumah susun telah berulang kali mencoba menemui Gubernur DKI Jakarta, namun hingga kini belum berhasil, meskipun ada janji dari Pemprov DKI.

"Kami hanya ingin menyampaikan langsung apa yang kami rasakan. Tapi selalu gagal. Kami berharap pertemuan kali ini bisa menjembatani pertemuan dengan Gubernur," ujarnya.

Dialog langsung

Sementara itu, Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) P3RSI Nyoman Sumayasa menekankan bahwa persoalan ini dapat diselesaikan melalui dialog langsung.

Baca juga: Penghuni apartemen di Jakarta bisa nikmati tarif air sesuai pemakaian

Dia menyoroti Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 730/2024 tentang Tarif Air Minum PAM Jaya, yang menggolongkan rumah susun sebagai pelanggan komersial (Kelompok III), setara dengan mal dan apartemen mewah.

"Kami berharap Bang Azran bisa mempertemukan kami dengan Pak Pramono. Tarif Kelompok III yang dikenakan kepada warga rusun bahkan lebih mahal (Rp21.550) dibanding rumah tangga menengah dan rusun mewah (Rp17.500)," jelas Nyoman.

Ia menambahkan bahwa puluhan laporan masyarakat telah dikirim ke Balai Kota, termasuk permohonan audiensi, namun belum ada tanggapan.

Nyoman menilai klasifikasi dalam Kepgub tersebut keliru secara hukum dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, sehingga diharapkan Gubernur Pramono bersedia mendengarkan aspirasi warganya yang tinggal di rusun.

Baca juga: Legislator kembali surati Gubernur DKI terkait kenaikan tarif PAM

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.